Sebagai
negara maritim dan kepulauan, Indonesia sarat akan berbagai sumber daya alam
pada aspek bahari. Bukanlah hal baru apabila banyak wisatawan mancanegara
berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk sekadar menikmati pesona hayati
yang disuguhkan. Pada saat ini, sektor pariwisata Indonesia memiliki peran yang
signifikan dalam penambahan devisa negara. Namun, terdapat sebuah ironi pahit
yang terabaikan dari pusat perhatian massa. Terlepas dari sektor pariwisata
yang merajai pengolahan kekayaan alam Indonesia, kesadaran dalam distribusi dan
pemanfaatan sumber daya pada negara kita masih terbilang rendah. Satu contoh
realistis dan sangat mudah dijumpai adalah sektor perekonomian laut Indonesia.
Sebuah survey di Jepang melaporkan bahwa terdapat sekitar 7.000 nelayan di
Indonesia yang masih menggunakan peralatan tradisional pada saat melaut. Di
sinilah batu hambatan terbesar yang menghambat perekonomian bahari negara kita.
Rendahnya apresiasi dari pemerintah menyebabkan para nelayan kesulitan dalam
mendistribusikan hasil tangkapan mereka secara langsung. Fakta lainnya bahwa
pemerintah menarik retribusi dari tiap nelayan. Lalu, akankah hal ini tetap
berlanjut?
Sebuah
harapan potensial muncul untuk mengentaskan permasalah para nelayan Indonesia,
sekaligus dinilai dapat mengoptimalkan kekayaan laut Indonesia. Bapak Jokowi
Dodo, presiden baru RI yang dilantik pada tahun 2014, sebagai salah satu
program kabinetnya menyatakan gagasan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros
maritim dunia. Letak strategis Indonesia, terletak di antara dua samudra dan
dua benua serta menjadi jakur transit lalu-lintas dunia, menjadi dongkrak utama
dalam mewujudkan gagasan tersebut. Lalu, akankah gagasan cemerlang dari
Presiden RI mampu menjadi harapan baru bagi permasalahan yang telah lama
mengakar pada masyarakat?
Gagasan Poros Maritim secara garis besar
dapat dimaknai sebagai upaya memaksimalkan potensi laut Indonesia untuk
kemakmuran bangsa. Luas perairan laut Indonesia saat ini adalah 3.257.483 Km
persegi. Jika digabung dengan Zona Ekonomi Eksklusif, luas perairan Indonesia
mencapai 7,9 juta Km persegi. Luas wilayah tersebut mutlak dapat dimanfaatkan
secara maksimal, baik di bidang produksi maupun jasa. Data Kementerian Kelautan
dan Perikanan menyebutkan bahwa kandungan laut Indonesia memiliki 8.500 spesies
ikan, 650 di antaranya jenis ikan hias laut (dan kemungkinan besar masih bisa
ditemukan jenis ikan hias baru) dan 140 spesies endemik ikan laut. Akan
sangat disayangkan apabila limpahan sumber daya ibu pertiwi tidak diacuhkan
oleh masyarakatnya. Perlunya revolusi sistem menjadi kunci utama dari
permasalahan. Kesulitan yang dihadapi para nelayan dikarenakan transportasi
yang kurang mendukung aktivitas mereka. Selama ini mayoritas pelabuhan di Indonesia belum mampu disandari
kapal-kapal berukuran besar. Akibatnya, biaya distribusi logistik menjadi
mahal. Tidak adanya bandara di sekitar
area pantai juga turut menyusahkan nelayan untuk langsung mengekspor hasil
lautnya. Menanggapi hal ini, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastusi,
mengutarakan pendapatnya tentang pemerataan pembangunan bandara pada daerah
pesisir sehingga akan memungkinkan para nelayan untuk langsung mendistribusikan
dan menikmati hasil jerih payah mereka. Imbauan pada pemerintah untuk
menghentikan penarikan retribusi juga disebutkan oleh menteri baru Kabinet
Gotong Royong ini.
Di
sisi lain, untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritime dunia diperlukan
penegakan hukum. Pemerintahan
baru bertekad akan memberantas kasus pencurian ikan oleh kapal asing di
perairan nusantara. Presiden Jokowi menyebut kurang lebih ada 5.000-7.000 kapal
yang beredar di perairan Indonesia sekitar 90 persennya ilegal. Imbauan bapak
presiden juga diberikan kepada polisi air, KSAL, Kementerian Kelautan Perikanan
(KKP), dan kepala daerah untuk memberikan sikap tegas pada setiap kasus
pelanggarakn hokum laut yang terjadi di wilayah perairan NKRI.
Langkah Menteri Kelautan dan
Perikanan Susi Pudjianti yang didukung TNI AL untuk menenggelamkan kapal pencuri
ikan menjadi secercah harapan untuk mewujudkan ide poros maritim. Langkah
wanita asal Pangadaraan ini dalam menjalankan amanat undang-undang patut diacungi
jempol mengingat potensi sektor kelautan Indonesia yang dicuri kapal nelayan
asing cukup fantastis.
Sebagai negara maritim, potensi bisnis sektor kelautan Indonesia
diyakini sangat besar dan disebut-sebut bisa mencapai Rp 3.000 triliun per
tahun. Namun sayangnya hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.
KKP mengkalim, tahun 2014 ini, ekonomi untuk sektor perikanan
saja diperkirakan mencapai Rp 337 triliun. Angka ini jauh meningkat dibanding
10 tahun lalu yang nilai aktivitas ekonominya masih di bawah Rp 50 triliun
dengan kenaikan rata-rata Rp 4,4 triliun hingga Rp 7,4 triliun per tahun.
Berdasarkan laporan McKinsey Internasional, pada 2030 peluang
bisnis di Indonesia diperkirakan melonjak hingga US$ 1,8 triliun. Selama ini,
sebut Jokowi, Indonesia telah rugi Rp 300 triliun karena tidak mengawasi
kekayaan laut. Terlepas dari berbagai persoalan,
langkah kongkret konsep poros maritim sebagai bagian implementasi pembangunan
adalah dibuktikan dengan rencana PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) membangun
100 kampung melayan digital pada semester I-2015. Dengan dukungan kabel serap
optik dan akses internet broadband, nelayan dapat mengetahui informasi
cuaca, ketinggian air laut, iklim harian hingga harga ikan. Informasi yang
disediakan dalam teknologi cloud dalam aplikasi data ini juga mencakup
data kapal, izin kapal, anak buah kapal (ABK) dan jumlah kapal yang berlayar
secara online.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan
Indonesia dapat mengoptimalkan kekuatan laut dan menjadi negara potensial untuk
poros maritim dunia.
0 komentar:
Posting Komentar